Tugas Perekonomian indonesia- Sejarah perekonomian indonesia
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
A.
Masa sebelum penjajahan
Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia
di Masa Kolonial Belanda
Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah perekonomian
Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah perekonomian
bangsa
kita di masa kekuasaan Belanda pernah disajikan dalam suatu konferensi terbuka
yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. Yang
pertama di pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda
dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan
Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum.
Bahkan hasil pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut
melahirkan berbagai temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam,
contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu,
banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di
Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.
Termasuk
bagian kedua yang menjadi pendorong terhadap bangkitnya keinginan mempelajari
sejarah perekonomian Indonesia adalah hasil pengumpulan dan seleksi
beberapa data statistik yang sangat besar yang dilakukan oleh almarhum P.
Creutsberg yang merupakan seorang pensiunan biro pusat statistik Jakarta yang
juga saat itu membawahi beberapa kelompok ekonom kecil Belanda.
Kelompok
itu berhasil mengumpulkan statistik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu
1816 – 1940 yang kemudian mengalihkan perhatian beberapa ekonom Australia yang
saat itu turut mempelajari sejarah ekonomi Indonesia masa kini, justru semakin
tertarik untuk terlebih dahulu mempelajari data statistik yang dikumpulkan oleh
kelompok ekonom Belanda tersebut dalam rangka menjadi acuan untuk
mempelajari ekonomi Indonesia di masa kini
B. Masa sesudah kemerdekaan
Pasca Proklamasi kemerdekaan
Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus mengatur
kehidupan sendiri. Pola ekonomi yang masih menganut pola perekonomian kolonial,
membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Banyak kesulitan dalam bidang
keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru itu, yang harus segera
diselesaikan. Sumber keuangan yang masih sangat terbatas dan pengeluaran yang
besar, menjadi salah satu ciri dari kondisi keuangan pada masa awal
kemerdekaan.
Revolusi dalam rangka mempertahankan
kemerdekaan juga membutuhkan biaya dalam usaha tersebut. Selain itu juga untuk
menggaji pegawai pemerintah, keuangan negara yang sangat terbatas. Oleh karena
itu pemerintah kemudian menggambil berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi pada awal terbentuknya negara
kesatuan Republik Indonesia.
Berbagai masalah ekonomi yang ada pada awal
kemerdekaan antara lain:
1.
Kas
negara yang masih kosong. Penghasilan utama pemerintah hanya bergantung pada
sektor pertanian.
2.
Perkebunan
dan instalasi industry rusak berat akibat adanya politik bumi hangus saat
menghadapi kedatangan Belanda. Politik bumi hangus dilakukan agar tempat-tempat
penting yang ditinggalkan oleh rakyat Indonesia tidak dapat dimanfaatkan oleh
Belanda.
3.
Jumlah
penduduk yang meningkat tajam dan jumlah makanan yang terbatas.
4.
Belum
memiliki pola dan cara untuk mengatur keuangan. Selain itu juga adanya
mentalitas bangsa Indonesia yang belum siap maju.
5.
Beredarnya
mata uang Jepang yang semakin merosot nilai tukarnya. Selain itu inflasi juga
disebabkan oleh adanya tiga mata uang yang beredar di masyarakat. Selain mata
uang Jepang, beredar pula mata uang Hindia Belanda dan uang dari De Javasce
Bank.
Berbagai kondisi ekonomi tersebut diperparah
dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda melakukan
blokade dengan dalih untuk melindungi Indonesia dari intervensi asing, untuk
mencegah dimasukannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia dan mencegah
dikelurkannya hasil perkebunan Belanda. Padahal pada hakekatnya tujuan Belanda
melakukan hal tersebut adalah untuk menghancurkan Indonesia melalui bidang
ekonomi. Blokade ini menimbulkan barang ekspor Indonesia tidak bisa keluar,
sekaligus barang impor tidak dapat diterima. Selain itu blokade ekonomi juga
menambah inflasi semakin tinggi.
Selain adanya blokade ekonomi yang dilakukan
oleh Belanda, kondisi ekonomi juga diperburuk dengan adanya gangguan keamanan
di berbagai daerah seperti PKI Madiun dan DI/TII Jawa Barat yang dalam
penumpasannya membutuhkan biaya yang besar
C. Masa orde lama dan orde baru
o
Masa
Orde lama (1945-1966)
·
Pada
awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan
industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya
diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
·
Sistem
moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti
wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan
memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank
Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
·
Sejak
tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini
dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
(1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa
proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
·
Rencana
ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun
sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau
dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa
untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
·
Perekonomian
Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
·
Terjadinya
pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya
konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana
revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
·
Perekonomian
juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu
Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan
negara-negara komunis.
o
Masa Orde baru
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha
keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa
lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah
keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim,
mantan menteri pada pemerintahan Suharto.
Orang yang dulu dikenal sebagai salah
seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang
diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi
dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan
inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan
kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan
sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi,
dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.
Setelah itu di keluarkan ketetapan
MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan
dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak
kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan,
seperti :
a. Rendahnya penerimaan Negara
b. Tinggi dan tidak efisiennya
pengeluaran Negara
c. Terlalu banyak dan tidak
produktifnya ekspansi kredit bank
d. Terlalu banyak tunggakan hutang
luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering
kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2.
Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3.
Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah
penyelamatan tersebut maka ditempuh cara: Mengadakan
operasi pajak dan pemungutan pajak
baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri
dan menghitung pajak orang.
Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan
cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu
dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum
Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan
yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para
teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari
negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.
Pelita berlangsung dari Pelita
I-Pelita VI.
1. Pelita I
(1 April 1969 – 31 Maret 1974)
2. Pelita II
(1 April 1974 – 31 Maret 1979)
3. Pelita
III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
4. Pelita IV
(1 April 1984 – 31 Maret 1989)
5. Pelita V
(1 April 1989 – 31 Maret 1994)
6. Pelita VI
(1 April 1994 – 31 Maret 1999)
D. Masa
Reformasi
Pada masa pemerintahan reformasi
memiliki karakteristik sebagai berikut:
-Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi
perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan
PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah,
sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
-Hubungan pemerintah dibawah pimpinan
Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti
Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesai, penerapan
otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi
APBN 2001 yang terus tertunda.
-Politik dan sosial yang tidak stabil semakin
parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di
Indonesia.
-Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi
dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif,
bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan
daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
Kesimpulan untuk keadaan
perokonomian pada masa reformasi yaitu :
1.
Kondisi
perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding dengan zaman sebelumnya
2.
Stabilitas
keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman serius à meningkatkan
country risk
3.
Kondisi
perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibanding masa transisi, dimana:
a.
Country
Risk semakin besar
b.
IHSG
menunjukkan pertumbuhan negatif
c.
Nilai
tukar rupiah semakin merosot
Pada waktu NKRI dilanda krisis
ekonomi lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde
Baru. Agenda reformasi antara lain sbb:
1.
Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Penghapusan
dwifungsi ABRI;
3.
Penegakkan
supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
4.
Desentralisasi
dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan
otonomi daerah;
5.
Mewujudkan
kebebasan pers; Mewujudkan kehidupan demokrasi
Komentar
Posting Komentar