Tugas Perekonomian indonesia- Sejarah perekonomian indonesia


SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
A.    Masa sebelum penjajahan
 Kajian Tentang Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Kolonial Belanda
Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir mengenai sejarah perekonomian
bangsa kita di masa kekuasaan Belanda pernah disajikan dalam suatu konferensi terbuka yang secara khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia.  Yang pertama di pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum. Bahkan hasil pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut melahirkan berbagai temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam, contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin, padahal tidak demikian.
 Termasuk bagian kedua yang menjadi pendorong terhadap bangkitnya keinginan mempelajari sejarah perekonomian Indonesia adalah hasil pengumpulan dan seleksi beberapa data statistik yang sangat besar yang dilakukan oleh almarhum P. Creutsberg yang merupakan seorang pensiunan biro pusat statistik Jakarta yang juga saat itu membawahi beberapa kelompok ekonom kecil Belanda.
Kelompok itu berhasil mengumpulkan statistik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1816 – 1940 yang kemudian mengalihkan perhatian beberapa ekonom Australia yang saat itu turut mempelajari sejarah ekonomi Indonesia masa kini, justru semakin tertarik untuk terlebih dahulu mempelajari data statistik yang dikumpulkan oleh kelompok ekonom Belanda tersebut dalam rangka menjadi acuan untuk mempelajari ekonomi Indonesia di masa kini

B.    Masa sesudah kemerdekaan
Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus mengatur kehidupan sendiri. Pola ekonomi yang masih menganut pola perekonomian kolonial, membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru itu, yang harus segera diselesaikan. Sumber keuangan yang masih sangat terbatas dan pengeluaran yang besar, menjadi salah satu ciri dari kondisi keuangan pada masa awal kemerdekaan.
Revolusi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan juga membutuhkan biaya dalam usaha tersebut. Selain itu juga untuk menggaji pegawai pemerintah, keuangan negara yang sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah kemudian menggambil berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi pada awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.


Berbagai masalah ekonomi yang ada pada awal kemerdekaan antara lain:
1.      Kas negara yang masih kosong. Penghasilan utama pemerintah hanya bergantung pada sektor pertanian.
2.      Perkebunan dan instalasi industry rusak berat akibat adanya politik bumi hangus saat menghadapi kedatangan Belanda. Politik bumi hangus dilakukan agar tempat-tempat penting yang ditinggalkan oleh rakyat Indonesia tidak dapat dimanfaatkan oleh Belanda.
3.      Jumlah penduduk yang meningkat tajam dan jumlah makanan yang terbatas.
4.      Belum memiliki pola dan cara untuk mengatur keuangan. Selain itu juga adanya mentalitas bangsa Indonesia yang belum siap maju.
5.      Beredarnya mata uang Jepang yang semakin merosot nilai tukarnya. Selain itu inflasi juga disebabkan oleh adanya tiga mata uang yang beredar di masyarakat. Selain mata uang Jepang, beredar pula mata uang Hindia Belanda dan uang dari De Javasce Bank.
Berbagai kondisi ekonomi tersebut diperparah dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Belanda melakukan blokade dengan dalih untuk melindungi Indonesia dari intervensi asing, untuk mencegah dimasukannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia dan mencegah dikelurkannya hasil perkebunan Belanda. Padahal pada hakekatnya tujuan Belanda melakukan hal tersebut adalah untuk menghancurkan Indonesia melalui bidang ekonomi. Blokade ini menimbulkan barang ekspor Indonesia tidak bisa keluar, sekaligus barang impor tidak dapat diterima. Selain itu blokade ekonomi juga menambah inflasi semakin tinggi.
Selain adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, kondisi ekonomi juga diperburuk dengan adanya gangguan keamanan di berbagai daerah seperti PKI Madiun dan DI/TII Jawa Barat yang dalam penumpasannya membutuhkan biaya yang besar
C.     Masa orde lama dan orde baru
o   Masa Orde lama (1945-1966)
·         Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.
·         Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.
·         Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
·         Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
·         Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.
·         Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
·         Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

o   Masa Orde baru
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.
Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang Emil Salim penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :
a. Rendahnya penerimaan Negara
b. Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara
c. Terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank
d. Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi  impor yang    sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2.  Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3.   Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara: Mengadakan operasi pajak dan pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun) yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.
Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.
1. Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
2. Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
3. Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)
5. Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
6. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
D.    Masa Reformasi
Pada masa pemerintahan reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
-Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil.
-Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesai, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
-Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
-Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.
 Kesimpulan untuk keadaan perokonomian pada masa reformasi yaitu :
1.      Kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding dengan zaman sebelumnya
2.      Stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman serius à meningkatkan country risk
3.      Kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibanding masa transisi, dimana:
a.      Country Risk semakin besar
b.      IHSG menunjukkan pertumbuhan negatif
c.       Nilai tukar rupiah semakin merosot
 Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain sbb:
1.    Amandemen Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Penghapusan dwifungsi ABRI;
3.    Penegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan                          pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
4.    Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui                                  penyelenggaraan otonomi daerah;
5.    Mewujudkan kebebasan pers; Mewujudkan kehidupan demokrasi







Komentar

Postingan populer dari blog ini

5 Soal ESSAY tentang Hak Cipta, Hak Paten dan Merk Dagang

MAKALAH "HAK CIPTA, HAK PATEN DAN MEREK DAGANG"

Tulisan 3 Kasus Pelanggaran Hak Dagang